SEJARAH MATA UANG INDONESIA DARI JAMAN KEMERDEKAAN SAMPAI 2009
cara mengetahui sejarah mata uang indonesia,
Pemerintah meman&g perlu mengeluarkan mata uang sendiri selain berfungsi sebagai alat pembayaran yg sah juga dijadikan lambing utama Negara yg sudah merdeka. Perkataan “rupiah” berasal dari perkataan “Rupee”, satuan mata uang India. Indonesia telah memakai mata uang Gulden Belkamu dari tahun 1610 sampai 1817. Setelah tahun 1817, dikenalkan mata uang Gulden Hindia Belkamu.
Mata uang rupiah pertama kali diperkenalkan secara resmi pada waktu Pendudukan Jepang sewaktu Perang Dunia ke-2, dengan nama rupiah Hindia Belkamu. Setelah berakhirnya perang, Bank Jawa (Javaans Bank, selanjutnya menjadi Bank Indonesia) memperkenalkan mata uang rupiah jawa sebagai pengganti.
Mata uang gulden NICA yg dibentuk oleh Sekutu & beberapa mata uang yg dicetak kumpulan gerilya juga berlsaya pada masa itu.Tepatnya pada tanggal 2 November 1949 merupakan hari ditetapkannya rupiah sebagai mata uang resmi Negara Indonesia & mata uang rupiah dicetak serta diatur pengunaannya oleh Bank Indonesia. Walaupun ketika itu Kepulauan Riau & Irian Barat mempunyai variasi rupiah mereka sendiri tetapi penggunaan mereka dibubarkan pada tahun 1964 di Riau & 1974 di Irian Barat.
Rupiah merupakan mata uang yg boleh ditukar dengan bebas tetapi didagangkan dengan pinalti disebabkan kadar inflasi yg tinggi . Mata Uang Baru dalam sejarah nilai uang fungsi & jenis jenis uang serta pembuatannya ternyata mengalami banyak dongeng & sejarah yg panjang di negara indonesia Keadaan ekonomi di Indonesia pada awal kemerdekaan ditkamui dengan hiperinflasi akhir peredaran beberapa mata uang yg tidak terkendali, sementara Pemerintah Republik Indonesia belum mempunyai mata uang. Ada tiga mata uang yg dinyatakan berlsaya oleh pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 1 Oktober 1945, yaitu mata uang Jepang, mata uang Hindia Belkamu, & mata uang De Javasche Bank.
Diantara ketiga mata uang tersebut yg nilai tukarnya mengalami penurunan tajam yaitu mata uang Jepang. Peredarannya mencapai empat milyar sehingga mata uang Jepang tersebut menjadi sumber hiperinflasi. Lapisan masyarakat yg paling menderita yaitu petani, lantaran merekalah yg paling banyak menyimpan mata uang Jepang.
Kekacauan ekonomi akhir hiperinflasi diperparah oleh kebijakan Panglima AFNEI (Allied Forces Netherlands East Indies) Letjen Sir Montagu Stopford yg pada 6 Maret 1946 mengumumkan pemberlsayaan mata uang NICA di seluruh wilayah Indonesia yg telah diduduki oleh pasukan AFNEI. Kebijakan ini diprotes keras oleh pemerintah Republik Indonesia , lantaran melanggar persetujuan bahwa masing-masing pihak dihentikan mengeluarkan mata uang gres selama belum a&ya penyelesaian politik. Namun protes keras ini diabaikan oleh AFNEI. Mata uang NICA dipakai AFNEI untuk membiayai operasi-operasi militernya di Indonesia & sekaligus mengacaukan perekonomian nasional, sehingga akan muncul krisis kepercayaan rakyat terhadap kemampuan pemerintah Republik Indonesia dalam mengatasi duduk kasus ekonomi nasional.
Karena protesnya tidak ditanggapi, maka pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan kebijakan yg melarang seluruh rakyat Indonesia memakai mata uang NICA sebagai alat tukar. Langkah ini sangat penting lantaran peredaran mata uang NICA berada di luar kendali pemerintah RI, sehingga menyulitkan perbaikan ekonomi nasional. Oleh lantaran AFNEI tidak mencabut pemberlsayaan mata uang NICA, maka pada tanggal 26 Oktober 1946 pemerintah Republik Indonesia memberlsayakan mata uang gres ORI (Oeang Republik Indonesia) sebagai alat tukar yg sah di seluruh wilayah Republik Indonesia . Sejak ketika itu mata uang Jepang, mata uang Hindia Belkamu & mata uang De Javasche Bank dinyatakan tidak berlsaya lagi. Dengan demikian hanya ada dua mata uang yg berlsaya yaitu ORI & NICA. Masing-masing mata uang hanya disayai oleh yg mengeluarkannya. Makara ORI hanya disayai oleh pemerintah Republik Indonesia & mata uang NICA hanya disayai oleh AFNEI. Rakyat ternyata lebih banyak memperlihatkan kontribusi kepada ORI. Hal ini mempunyai imbas politik bahwa rakyat lebih berpihak kepada pemerintah Republik Indonesia dari pada pemerintah sementara NICA yg hanya didukung AFNEI.
Kekacauan ekonomi akhir hiperinflasi diperparah oleh kebijakan Panglima AFNEI (Allied Forces Netherlands East Indies) Letjen Sir Montagu Stopford yg pada 6 Maret 1946 mengumumkan pemberlsayaan mata uang NICA di seluruh wilayah Indonesia yg telah diduduki oleh pasukan AFNEI. Kebijakan ini diprotes keras oleh pemerintah Republik Indonesia , lantaran melanggar persetujuan bahwa masing-masing pihak dihentikan mengeluarkan mata uang gres selama belum a&ya penyelesaian politik. Namun protes keras ini diabaikan oleh AFNEI. Mata uang NICA dipakai AFNEI untuk membiayai operasi-operasi militernya di Indonesia & sekaligus mengacaukan perekonomian nasional, sehingga akan muncul krisis kepercayaan rakyat terhadap kemampuan pemerintah Republik Indonesia dalam mengatasi duduk kasus ekonomi nasional.
Karena protesnya tidak ditanggapi, maka pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan kebijakan yg melarang seluruh rakyat Indonesia memakai mata uang NICA sebagai alat tukar. Langkah ini sangat penting lantaran peredaran mata uang NICA berada di luar kendali pemerintah RI, sehingga menyulitkan perbaikan ekonomi nasional. Oleh lantaran AFNEI tidak mencabut pemberlsayaan mata uang NICA, maka pada tanggal 26 Oktober 1946 pemerintah Republik Indonesia memberlsayakan mata uang gres ORI (Oeang Republik Indonesia) sebagai alat tukar yg sah di seluruh wilayah Republik Indonesia . Sejak ketika itu mata uang Jepang, mata uang Hindia Belkamu & mata uang De Javasche Bank dinyatakan tidak berlsaya lagi. Dengan demikian hanya ada dua mata uang yg berlsaya yaitu ORI & NICA. Masing-masing mata uang hanya disayai oleh yg mengeluarkannya. Makara ORI hanya disayai oleh pemerintah Republik Indonesia & mata uang NICA hanya disayai oleh AFNEI. Rakyat ternyata lebih banyak memperlihatkan kontribusi kepada ORI. Hal ini mempunyai imbas politik bahwa rakyat lebih berpihak kepada pemerintah Republik Indonesia dari pada pemerintah sementara NICA yg hanya didukung AFNEI.
Bagi mengatur nilai tukar ORI dengan valuta absurd yg ada di Indonesia, pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 1 November 1946 mengubah Yayasan Pusat Bank pimpinan Margono Djojohadikusumo menjadi Bank Negara Indonesia (BNI). Beberapa bulan sebelumnya pemerintah juga telah mengubah bank pemerintah pendudukan Jepang Shomin Ginko menjadi Bank Rakyat Indonesia (BRI) & Tyokin Kyoku menjadi Kantor Tabungan Pos (KTP) yg berubah nama pada Juni 1949 menjadi Bank tabungan Pos & kesudahannya di tahun 1950 menjadi Bank Tabungan Negara (BTN). Semua bank ini berfungsi sebagai bank umum yg dijalankan oleh pemerintah Republik Indonesia . Fungsi utamanya yaitu menghimpun & menyalurkan &a atau uang masyarakat serta pemberi jasa di dalam kemudian lintas pembayaran.
jauh sebelum kedatangan bangsa barat, nusantara telah menjadi pusat perdagangan internasional. Sementara di daratan Eropa muncul forum perbankan sederhana, ibarat Bank van Leening di negeri Belkamu. Sistem perbankan ini kemudian dibawa oleh bangsa barat yg mengekspansi nusantara pada waktu yg sama. VOC di Jawa pada 1746 mendirikan De Bank van Leening yg kemudian menjadi De Bank Courant en Bank van Leening pada 1752. Bank itu yaitu bank pertama yg lahir di nusantara, cikal bakal dari dunia perbankan pada masa selanjutnya. Pada 24 Januari 1828, pemerintah Hindia Belkamu mendirikan bank sirkulasi dengan nama De Javasche Bank (DJB). Selama berpuluh-puluh tahun bank tersebut beroperasi & berkembang menurut suatu oktroi dari penguasa Kerajaan Belkamu, sampai kesudahannya diun&gkan DJB Wet 1922.
Masa pendudukan Jepang telah menghentikan acara DJB & perbankan Hindia Belkamu untuk sementara waktu. Kemudian masa revolusi tiba, Hindia Belkamu mengalami dualisme kekuasaan, antara Republik Indonesia (RI) & Nederlandsche Indische Civil Administrative (NICA). Perbankan pun terbagi dua, DJB & bank-bank Belkamu di wilayah NICA se&gkan “Jajasan Poesat Bank Indonesia” & Bank Negara Indonesia di wilayah Republik Indonesia . Konferensi Meja Bundar (KMB) 1949 mengakhiri konflik Indonesia & Belkamu, ditetapkan kemudian DJB sebagai bank sentral bagi Republik Indonesia Serikat (RIS). Status ini terus bertahan sampai masa kembalinya Republik Indonesia dalam negara kesatuan. Berikutnya sebagai bangsa & negara yg berdaulat, Republik Indonesia menasionalisasi bank sentralnya. Maka semenjak 1 Juli 1953 berubahlah DJB menjadi Bank Indonesia, bank sentral bagi Republik Indonesia. Krisis ekonomi Asia tahun 1998 menjadikan nilai tukar mata uang rupiah jatuh sampai 35% & dengan melemahnya mata uang rupiah keadaan perekonomian di Indonesia menjadi menurun.